DAMPAK KEBIJAKAN PENERTIBAN KERAMBA JARING APUNG TERHADAP MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI WADUK JATILUHUR (Studi Kasus Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta)

Item Type:	Thesis
Title:	DAMPAK KEBIJAKAN PENERTIBAN KERAMBA JARING APUNG TERHADAP MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI WADUK JATILUHUR (Studi Kasus Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta)
Abstract:	Waduk merupakan perairan tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai tertentu dengan memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai pencegah banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan perikanan baik tangkap maupun budidaya karamba jaring apung. Salah satu waduk yang ada di Indonesia yaitu Waduk Jatiluhur (Ir. H. Juanda). Usaha budidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur sudah dilakukan sejak tahun 1974 dan secara intensif baru mulai dilakukan sejak tahun 1986. Kegiatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA) cukup menguntungkan dan ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar waduk yang tanah pertaniannya terendam oleh pembangunan waduk, meskipun pada akhirnya hanya sedikit dari mereka yang menjadi pemilik keramba jaring apung (KJA). Dari fenomena tersebut, seiring berjalannya waktu kapasitas tampung Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur mengalami over capacity. Pemerintah melakukan penertiban di empat kecamatan, yakni Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maniis, dan Kecamatan Sukatani. Penertiban ini tentunya akan berimbas pada petani keramba jaring apung (KJA), yaitu hilangnya mata pencaharian sebagian petani yang terkena imbas penertiban keramba jaring apung (KJA). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan kuantitatif dan Kualitatif. Metode penelitian ini mengkombinasikan kelebihan dari metode kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu terjadi pergeseran mata pencaharian para petani keramba jaring apung (KJA) merupakan imbas dari proses penertiban keramba jaring apung (KJA) oleh pemerintah karena dianggap melanggar dan melebihi kapasitas tampung. Adanya penolakan atau protes dari sebagian para petani yang diwawancarai dan menganggap bahwa proses penertiban keramba jaring apung (KJA) tidak adil khususnya untuk masyarakat lokal yang mempunyai keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur. Banyak masyarakat beralih profesi pekerjaan yang erat kaitannya dengan Waduk Jatiluhur dalam hal ini kegiatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung, pekerja/buruh di tempat wisata sekitar Waduk Jatiluhur dan jasa perdagangan di sekitar Waduk Jatiluhur. Kata Kunci: Keramba Jaring Apung, Pergeseran, Daya Dukung Daya Tampung, SWOT
Creators:	P, M. Aghia Sofa
Subjects:	S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling
Depositing User:	Mrs. Ineu Nuraeni, S.Sos
Date Deposited:	24 Apr 2025 03:48
Last Modified:	24 Apr 2025 03:48
URI:	https://repo.unwim.ac.id/id/eprint/431

Waduk merupakan perairan tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai tertentu dengan memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai pencegah banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan perikanan baik tangkap maupun budidaya karamba jaring apung. Salah satu waduk yang ada di Indonesia yaitu Waduk Jatiluhur (Ir. H. Juanda). Usaha budidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur sudah dilakukan sejak tahun 1974 dan secara intensif baru mulai dilakukan sejak tahun 1986. Kegiatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA) cukup menguntungkan dan ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar waduk yang tanah pertaniannya terendam oleh pembangunan waduk, meskipun pada akhirnya hanya sedikit dari mereka yang menjadi pemilik keramba jaring apung (KJA). Dari fenomena tersebut, seiring berjalannya waktu kapasitas tampung Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur mengalami over capacity. Pemerintah melakukan penertiban di empat kecamatan, yakni Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maniis, dan Kecamatan Sukatani. Penertiban ini tentunya akan berimbas pada petani keramba jaring apung (KJA), yaitu hilangnya mata pencaharian sebagian petani yang terkena imbas penertiban keramba jaring apung (KJA). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan kuantitatif dan Kualitatif. Metode penelitian ini mengkombinasikan kelebihan dari metode kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu terjadi pergeseran mata pencaharian para petani keramba jaring apung (KJA) merupakan imbas dari proses penertiban keramba jaring apung (KJA) oleh pemerintah karena dianggap melanggar dan melebihi kapasitas tampung. Adanya penolakan atau protes dari sebagian para petani yang diwawancarai dan menganggap bahwa proses penertiban keramba jaring apung (KJA) tidak adil khususnya untuk masyarakat lokal yang mempunyai keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur. Banyak masyarakat beralih profesi pekerjaan yang erat kaitannya dengan Waduk Jatiluhur dalam hal ini kegiatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung, pekerja/buruh di tempat wisata sekitar Waduk Jatiluhur dan jasa perdagangan di sekitar Waduk Jatiluhur.
Kata Kunci: Keramba Jaring Apung, Pergeseran, Daya Dukung Daya Tampung, SWOT