SINKRONISASI PETA BIDANG TANAH DAN OBJEK PAJAK (Studi Kasus: Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi)

SINKRONISASI PETA BIDANG TANAH DAN OBJEK PAJAK (Studi Kasus: Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi).

[thumbnail of JURNAL TA GD 2025] Text (JURNAL TA GD 2025)
Jurnal TA_Dyaz Alif Kholipah.pdf - Accepted Version

Download (569kB)
[thumbnail of 038/TA-30/UNW/BP/VIII/2025] Text (038/TA-30/UNW/BP/VIII/2025)
Draft TA_Dyaz Alif Kholipah.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (9MB)
Item Type: Thesis
Title:
SINKRONISASI PETA BIDANG TANAH DAN OBJEK PAJAK (Studi Kasus: Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi)
Abstract:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang ada di wilayah Indonesia. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tujuan PBB diatur oleh pemerintah daerah dan bergantung pada data yang ada di Kantor Pertanahan. Peta bidang tanah adalah salah satu data utama yang digunakan untuk menentukan batas-batas objek pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinkronisasi peta bidang tanah dengan nilai objek pajak dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan PBB di Kota Cimahi.
Data yang digunakan adalah data spasial dan non spasial berupa data hasil unduh persil peta bidang tanah dan data pajak dari hasil pendataan lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai proses sinkronisasi, hambatan, dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mendalami fenomena sinkronisasi di satu lokasi khusus, yakni Kelurahan Citeureup, yang menjadi representasi dari permasalahan umum di Kota Cimahi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses sinkronisasi data pertanahan dan PBB berhasil secara parsial, dengan 52,13% dari 10.548 data tersinkronisasi. Sebanyak 5.050 data belum sinkron karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengiriman data. Terdapat juga data yang belum lengkap, data ganda, dan data belum bersertifikat. Kendala utama meliputi perbedaan data kepemilikan antar instansi, perubahan status tanah yang belum tercatat, ketidaksesuaian posisi bidang tanah dengan peta, serta kurangnya pembaruan data dan integrasi antara BPN dan BAPPENDA.
Kata kunci: Sinkronisasi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Creators:
KHOLIPAH, DYAZ ALIF
Subjects:
Depositing User:
Date Deposited:
07 Oct 2025 02:51
Last Modified:
07 Oct 2025 02:51
URI: https://repo.unwim.ac.id/id/eprint/1135

Actions (login required)

View Item
View Item